Archive for the ‘Sejarah Berdirinya Bombana’ Category

Sejarah pembentukan Kabupaten Bombana sebagai daerah otonom melalui proses yang panjang dan melelahkan. Dimana Kabupaten Bombana yang ada sekarang, dahulu adalah sebagian wilayah kerajaan Moronene  yang ada sejak abad ke-17 dan beberapa tahun kemudian oleh pemerintah Kontroliur Belanda merubah kerajaan Moronene menjadi distrik-distrik dibawah pemerintahan kesultanan Buton.

Seiring dengan reformasi dan diberlakukannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dengan di motori oleh Rukun Keluarga Moronene (RKM) dan belakangan didukung pula oleh beberapa organisasi paguyuban masyarakat, bersama tokoh masyarakat, bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan mahasiswa dari wilayah Bombana memulai gagasan pembentukan daerah otonom (KABUPATEN) di wilayah bekas kerajaan Moronene tersebut.

Akan tetapi jauh sebelum itu, cita-cita perjuangan tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka menjadikan wilayah bekas kerajaan Moronene ini sebagai daerah otonom telah digelorakan dengan munculnya gagasan yang pertama dari :

  1. Pada Tanggal 5 September 1948, Mokole dari dua distrik masing-masing dari distrik Rumbia: Mokole Ferdinand Bawea Powatu dan distrik Poleang: Mokole Muhammad Ali, membawa 38 (Tiga Puluh Delapan) orang kepala kampung dari Rumbia, Poleang dan Kabaena meminta kepada Resident Celebest Selatan di Makassar agar tanah tumpah darah Moronene dapat dibentuk menjadi satu Onderafdeling tersendiri terpisah dari Onderafdeling Buton dan Laiwoi.
  2. Pada Tahun 1949 Rukun Keluarga Moronene (RKM) pusat Makassar yang diketuai H. Basir dibentuk dan mengemban Visi dan Misi pembentukan kabupaten Moronene dan selanjutnya Tanggal 3 Agustus 1958, H. Misbah menyampaikan tuntutan masyarakat wilayah moronene kepada Presiden Soekarno saat itu agar dibentuk kabupaten Moronene terlepas dari kabupaten Buton.
  3. Pada Tahun 1964 ketua RKM cabang Kendari (Bapak Rambe) bersama pengurus membuat proposal pembentukan kabupaten Moronene yang disampaikan kepada ketua  DPRGR provinsi Sulawesi Tenggara, dan diterima  H. Ahmad Syafiuddin  (Putra Bombana), selanjutnya dibahas Tanggal 26  sampai 31 Juli 1965.
  4. Pada Tahun 1989 pemerintah Sulawesi Tenggara merespon aspirasi masyarakat, dengan merencanakan pengembangan provinsi DATI I Sulawesi Tenggara yang dimuat dalam buku REPELITA V, rencana pemekaran 3 (Tiga) Kabupaten yakni : Kabupaten Kendari Selatan (Laiwoi) dengan ibukota Punggaluku, Kabupaten Buton Barat dengan ibukota Kasipute dan Kabupaten Kolaka Utara dengan ibukota Lasusua.
  5. Pada Tahun  1982 Bapak Simrun bersama Bapak Rambe menemui bapak Letkol Pol (Purn) M.J. Powatu guna membahas kembali pembentukan Kabupaten Moronene.
  6. Pada Tahun 1994 ketua  RKM cabang Kendari Drs. AS Paulus membentuk tim kerja untuk menyusunproposal  ”Peningkatan Status Wilayah Moronene Menjadi Kabupaten”,  diketuai Ir. Abdul Halik Saleara dan sekretaris Drs. Muh. Samir Abdullah. Proposal tersebut kemudian diajukan oleh ketua  RKM cabang Kendari Drs. AS Paulus kepada gubernur Sulawesi Tenggara  Drs. H. La Ode Kaimoeddin di rumah jabatan gubernur Tanggal 8 November 1994.
  7. Pada tanggal 2 Pebruari 2000 bertempat di rumah kediaman bapak  H.M. Yamin Indas, S.IP digagas lagi pembentukan kabupaten Moronene sebagai respon lahirnya undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang hadir saat itu adalah  Drs.  Rekson S. Limba, M.Si, Sahrun Gaus, SP, H. Halidin Basir, Drs. H. Damsid, M.Si, dan Drs. Abubakar.
  8. Pada tanggal 10 Pebruari 2000 bertempat di kediaman ketua RKM cabang Kendari  (Drs. Rekson S. Limba, M.Si) bersama pengurus dan masyarakat lainnya mengadakan rapat menindaklanjuti pertemuan terbatas tersebut dengan membentuk wadah perjuangan yang disebut Badan Pengurus Persiapan Pembentukan Kabupaten Moronene yang disingkat  BP3KM yang dideklarasikan pada tanggal  12 Maret 2000 diketuai oleh Drs. Ardin Sarewo, sekretaris: Anton Ferdinand dan bendahara: Mardiana Juli dengan dukungan pengurus lebih 200 orang yang melibatkan tokoh masyarakat dan sesepuh Moronene.
  • BP3KM selanjutnya melakukan kiat-kiat koordinasi di tingkat pemerintahan daerah Kabupaten, provinsi dan pusat selama kurang lebih 2 tahun yang sangat melelahkan dan memerlukan kesabaran.
  • Dalam sosialisi yang dilakukan BP3KM, terjadi polemik mengenai nama kabupaten yang akan dibentuk di wilayah Moronene khususnya dari masyarakat Poleang dan Poleang Timur yang diwadahi oleh Himpunan Masyarakat Poleang (HIMASPOL) Kendari, dimana ketika itu HIMASPOL mengusulkan 3 (Tiga) nama ke DPRD Kabupaten Buton yakni: Kabupaten Buton Barat, Kabupaten Bombana (melalui Mokole Intama Ali) dan Kabupaten Bukari.
  • Tanggal 9 Mei 2000 DPRD Kabupaten Buton kemudian mengeluarkan rekomendasi Nomor 91/125/DPRD/2000 yang salah satu diktum-nya adalah merekomendasikan 3 (Tiga) nama yakni Kabupaten Moronene, Kabupaten Buton Barat dan Kabupaten Bombana untuk disosialisasikan dan dimusyawarahkan kembali agar dapat disepakati 1 (Satu) nama dari 3 (Tiga) nama yang diusulkan.

Dalam waktu ± 2 Tahun berpolemik nama Kabupaten antara RKM, BP3KM DAN HIMASPOL maka Bupati Buton Ir. H. L.M Syafei Kahar memediasi untuk menetapkan 1 (Satu) nama Kabupaten.

  • Pada Tanggal 8 Juni 2002 Bupati Buton Ir. H. L.M Syafei Kahar memimpin pertemuan antara RKM, BP3KM dan HIMASPOL sampai pukul 14.00 WITA belum ada kesepakatan untuk satu nama, maka Bupati Buton secara mendadak membentuk Tim 9 untuk merumuskan satu nama Kabupaten. Tim 9 ini terdiri dari wakil-wakil Kecamatan :
  1. Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rarowatu : Ir. Abdul Halik Saleara, Drs. Samir Abdullah dan Hj. Siti Saleha, SE, M.SI
  2. Kecamatan Poleang dan Kecamatan Poleang Timur diwakili Drs. H.M..Nur Rakhman, Drs. Sukarnaeni,  Ridwan, S.Sos.
  3. Wakil Kecamatan Kabaena dan Kecamatan Timur Drs. H. Zainuddin Tahyas, SE, M.Si, Asyraf Nurdin, S.Ag dan Hamson Sulaeman, SM.Hk.
  • Tanggal 1 Juli 2002 Bupati Buton Ir. H. LM. Syafei Kahar mempertemukan kembali TimI TIM 9 (Sembilan) yang di tambah dengan anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan di Enam Kecamatan waktu itu, masing-masing :
  1. H.M. Yunus DM,
  2. Drs. H. Abustam,
  3. Dawondu Munara,
  4. Amier Slenny, B.Sc.

Anggota DPRD yang mewakili 6 (Enam) Kecamatan tersebut akhirnya menyepakati nama Kabupaten Bombana, yang tertuang dalam Berita Acara Nomor X Tahun 2002 Tanggal 1 Juli 2002 yang ditandatangani bersama dan mengetahui Bupati Buton.

Setelah terjadi kesepakatan nama Kabupaten, kemudian RKM dan HIMASPOL bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda danmahasiswa di 6 (Enam) wilayah Kecamatan menyatukan tekad perjuangan untuk mewujudkan Kabupaten Bombana dengan membentuk wadah baru perjuangan yakni Komite Percepatan Pembentukan Kabupaten Bombana disingkat KP2KB, yang tertuang dalam surat keputusan bersama Rukun Keluarga Moronene (RKM) cabang Kendari dan HIMASPOL Nomor Kep.01/RKM-HIMASPOL/III/2003, Tanggal 17 Maret 2003, dengan ketua : Sahrun Gaus, SP, sekretaris : Drs. Sukarnaeni, bendahara : Ir. H. Rustam Supendy, M.Si dilengkapi personalia sebanyak 123 orang.

Awal Mei 2003, polemik penetapan letak ibukota Kabupaten Bombana berlangsung cukup alot. Anggota DPRD Kabupaten Buton dari wilayah Bombana yang gigih memperjuangkan ibukota Kabupaten Bombana di Rumbia adalah DL Suhar dan Dawondu Munara di dukung sepenuhnya tokoh-tokoh masyarakat Rumbia : Aras Tarika, Drs. Kasmir, Pajawa Tarika, S.Pd, Makmur, S.Pi dan paguyuban elemen mahasiswa dari Rumbia dan Rarowatu.

Sejak terbentuknya, KP2KB senantiasa melakukan sosialisasi dan koordinasi mulai dari tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Pusat untuk mewujudkan Kabupaten Bombana sebagai daerah otonom dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat diantaranya :

  1. Di Bau-Bau ibukota Kabupaten Buton diantaranya : P. Malik, BA, Drs. Ahmad Syamsuddin, Hasanuddin S.Sos, Antamuddin Umar, Drs. H. Idrus Effendy Kube, Nelwan Rumbayan, Drs. Mashuddin Basir, M.Si, Drs. Ahmad Nasaruddin, Ahmad Yani, S.Pd, dan lain-lain.
  2. Di tingkat Provinsi, selain tokoh-tokoh sentral yang tergabung dalam lembaga percepatan diatas, juga turut memberikan andil diantaranya : dr. H. Sjafiuddin Dullah, SP.PD, Simrun S, Drs. Andi Muhtar, H. Mustafa Syarif, SE, M.Si, Ir. Masyura Ilah Ladmai, Halidin Basir, Drs. Damsid, M.Si, Salim Rigay, Selamet Rigay, SE, ST, Arif Manente, BE, AKP. Drs. M. Yahya, M. Sahido Tambera, Idrus Indas, Drs. Idris Kapita, Pdt. Hale Powatu, Drs. Said Kapita, Drs. Ec. H. Thamrin, Drs. Mansur, Muh. Iskandar, SM.HK, Drs. Mustafa DM, Makmur Ibnu Hajar, SE, M.Si, Arifuddin, AKP Ali Kamri, Drs. Nawasir Nawawi, Drs. Sugian Noor, Ir. Rusdiamin, Masrul Rama, S.Ag dan lain-lain.
  3. Kemudian di tingkat pusat atau jakarta : Ir. H.M. Yunus Sjamsuddin bersama DR. HC. La Ode Jeni Hasmar, S.Sos, M.Si yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam mewujudkan Kabupaten Bombana.

Setelah melalui proses perjuangan yang panjang dan melelahkan tersebut, akhirnya pada tanggal 18 Desember 2003 lahirlah undang-undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaga negara Nomor 4339) yang didefinisikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri, dan pelantikan pejabat Bupati Bombana pertama Tanggal 17 Januari 2004 di Bau-Bau Kabupaten Buton,  menandai sebuah era baru pemerintahan daerah (Local Government) di Sulawesi Tenggara.  proses pengundangan undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 pada Tanggal 18 Desember 2003.

Sejak berdirinya kabupaten Bombana, sampai dengan saat artikel ini ditulis era kepemimpinan pemerintahan telah ditandai dengan 4 (Empat) kali pergantian pucuk pimpinan pemerintahan yaitu :

  1. dr. H. Sjafiuddin Dullah, Sp.PD dari Tanggal 17 Januari 2004 S/D 22 Juni 2005
  2. Drs. H. Djaliman Mady, MM mulai Tanggal 22 Juni  S/D 9 Nopember 2005
  3. DR. H. Atikurrahman, MS dan Muhamad Subhan Tambera, SE, M.Si mulai Tanggal 9 Nopember 2005  S/D 9 Nopember 2010.
  4. Ir. H. Muhammad Hakku Wahab, M.Si, mulai Tanggal  9 Nopember 2010 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2011.
  5. H. Tafdil, SE, MM, dan Ir. Hj. Masyura mulai Tanggal 25 Agustus 2011  S/D sekarang yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara atas nama Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan  Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.74-544 dan Nomor 132.74-545 Tanggal 13 Juli 2011.

Demikian sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Bombana. Dan terlihat jelas dari data yang telah dituliskan di atas bahwa pembentukan Kabupaten Bombana ini banyak nama Putra Kabaena yang menjadi bagian dari konseptor.

Dokumentasi: Drs. Hasdin Ratta, M.Si

Instagram

Ketik Email Diceena:

Share |